Apakah Main Slot Harus Bayar Dulu
B. Kekurangan Website dengan Platform Gratis
Tidak ada layanan yang sempurna, apalagi sebuah platform website yang ditawarkan secara gratis.
Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus Anda terima, seperti terbatasnya layanan yang ada.
Ketika menggunakan website gratis contohnya pada WordPress, Anda tidak akan bisa menggunakan nama domain kustom seperti .com, .net, .id, dan sebagainya, alih-alih websiteanda.wordpress.com atau websiteanda.blogspot.com.
Selain itu, kedua platform gratis baik Blogger dan WordPress juga tidak mendukung pemasangan plugin.
Padahal, plugin sangat penting untuk mengaktifkan fitur tambahan pada sebuah website, lho.
Lalu pada layanan bantuan, Anda harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan respon.
Memang, semua masalah akan diurus secara langsung oleh pihak Blogger dan WordPress, tetapi hal tersebut membutuhkan waktu yang lama.
Padahal, untuk sebuah website yang menjalankan bisnis, Anda harus memastikan bahwa website selalu dalam performa terbaiknya.
Namun, ketika terjadi masalah, Anda harus membutuhkan waktu yang tidak singkat, hal ini pun akhirnya dapat memicu kekecewaan pengunjung Anda.
Hal-hal yang harusnya menjadi persoalan penting pada website justru malah menjadi kelemahan.
Lantas, apakah Anda masih tetap ingin membuat website gratis? Atau ingin membuat website yang berbayar?
Baca Juga: Cara Membuat Website Sekolah yang Responsif dan Mudah
Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (kendaraan bekas) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua dan seterusnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Sistem Pajak di Indonesia
Kilas balik pada masa lampau, faktanya, pajak sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia. Lalu, perpajakan berkembang pada saat penjajahan oleh Hindia Belanda.
Pajak pada masa lalu merupakan upeti, seperti upeti rumah, upeti usaha, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan Indonesia mengalami transformasi.
Saat ini, ada 3 jenis sistem pajak di Indonesia, di antaranya:
Selengkapnya mengenai sistem pemungutan pajak, dapat dibaca di artikel berikut ini.
Baca Juga: Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia
Pada dasarnya, pajak memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulered), fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan.
Pajak sebagai sumber pendapatan negara, berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran dalam hal pembangunan negara. Pajak jugaa digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lainnya.
Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pelengkap dari fungsi anggaran, contohnya, pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak untuk wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melakukan penanaman modal. Contoh lainnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri sebagai bentuk melindungi produksi dalam negeri.
Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Setor pajak dengan satu klik
Isi kotak di bawah dengan ID Billing yang Anda miliki
Terjadi kesalahan. Tunggu sebentar dan coba lagi.
Oleh: Mochammad Luthfan Nur Rafif Falah, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Mengeluarkan pendapat di negara ini sudah dijamin undang-undang. Berpendapat itu pun bergantung pada persepsi Anda. Menurut Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran, persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Oleh karena itu, tulisan ini akan merubah persepsi Anda melalui lima alasan mengapa kita harus patuh membayar pajak.
Pertama, sebanyak 83,5% pendapatan negara Indonesia bersumber dari penerimaan pajak. Dilansir dari data APBN tahun 2020, pajak memberikan sumbangsih terbesar bagi penerimaan negara. Tidak mengejutkan apabila pajak menjadi urutan pertama dalam hal ini, mengingat dari tahun ke tahun, goresan APBN berkata hal yang sama “Pajak menjadi tulang punggung negara”. Tanpa adanya pajak, kita akan kehilangan delapan puluh persen penerimaan negara.
Pada tahun 2020, Indonesia mencatat pendapatan sebesar 2.233,2 triliun rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan negara yang hampir mencapai 1.900 triliun rupiah ini bersumber dari pajak yang kita bayar. Angka yang terlihat besar bukan? Namun sayangnya, angka yang fantastis pada pendapatan pajak diperkirakan hanya bisa mencapai 8,57% dari PDB Indonesia pada tahun 2020.
Kedua, inti dari dasar negara kita yaitu gotong royong. Berorasi di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Presiden pertama negara kita berujar lantang, “Jikalau saya peras yang lima (Pancasila) menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong-royong. Alangkah hebatnya! Negara gotong royong!”
Membantu yang patut dibantu. Jika menurut undang-undang Anda dipandang layak untuk membayar pajak artinya Anda telah ikut mengisi kas negara guna membantu program pemerintah agar berjalan dengan baik. Toh hanya sepersekian persen yang digunakan pemerintah untuk menggaji pegawainya, selebihnya dibagikan lagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kita tidak merasakan langsung manfaat akan kita dapat dari membayar pajak, atau setidaknya itu yang mereka dan buku bicarakan. Kenyataannya? Silakan Anda keluar rumah dan lihat jalan depan rumah Anda. Selain itu, lampu penerangan jalan umum juga. Jika bukan dari kita, lalu dari siapa lagi?
Ketiga, this country needs your help. Dari dahulu hingga saat ini, jika kita bicara tentang postur anggaran, negara kita menggunakan skema anggaran defisit. Apa artinya? Pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Hal ini memaksa kita menutupi kekurangannya dengan berutang. Dari kalimat ini terbesit di pikiran kita, mengapa pemerintah melakukan hal ini jika saja pemerintah mau menggunakan apa yang ada dan tidak berutang?
Alasan pemerintah memilih untuk menggunakan skema anggaran defisit masih dapat diterima oleh teori ekonomi yaitu biaya kesempatan. Sedikit mengenai biaya kesempatan (opportunity cost), N. Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Intinya, biaya ini timbul ketika kita tidak bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada pada saat sekarang.
Contoh sederhananya adalah saat Sinta di warung bakso dan mi ayam sekolah. Sinta hanya punya uang Rp15.000 jadi ia hanya bisa membeli satu makanan untuk makan siang, antara bakso atau mi ayam. Jika Sinta membeli bakso, biaya kesempatan akan timbul karena Sinta kehilangan kesempatannya untuk membeli mi ayam. Hal ini memang sederhana tapi sudah cukup untuk merefleksikan mengapa pemerintah memilih untuk berutang.
Pemerintah tidak mau menganggung biaya kesempatan. Jika dengan berutang pembuatan jalan, pasar, dan jembatan bisa terlaksana. Jika dengan “meminta” uang dari negara pendonor pembangunan bandara, pembangkit listrik, dan pelabuhan dapat lebih cepat terlaksana. Lantas, kenapa pemerintah tidak “meminta” saja? Kenapa kita harus menunggu uang tersedia dan mengorbankan kesempatan rakyat untuk mendapatkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai lebih cepat?
Dengan berutang sekarang, investasi masa depan dapat terlaksana lebih cepat. Kemudian utang pemerintah ini akan berkurang jika kita bayar pajak sebagaimana aturan mengaturnya.
Keempat, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam pasal tersebut tertera frasa kata diatur dengan undang-undang. Undang-undang, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai fungsi legislasi DPR.
Mari kita renungkan sejenak apa itu yang disebut dengan demokrasi perwakilan. Pemilihan legislatif (pemilihan anggota DPR) setiap lima tahun sekali memberikan kita hak untuk memilih wakil dari kita untuk duduk di kursi pemerintahan. Mereka sebagai wakil rakyat bertugas membahas nasib bangsa ini lima tahun ke depan. Artinya, secara tidak langsung kita sendiri telah memberikan mandat kepada orang yang kita percaya untuk menentukan nasib kita.
Kita patut bersyukur karena tidak “didikte” oleh satu orang atau bangsa lain. Kita “mendikte” diri kita sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita patuh pada aturan yang kita buat sendiri.
Jika keempat alasan di atas tidak membuka mata hati Anda untuk sadar membayar pajak, maka alasan kelima adalah anggaplah bahwa kita sedang membayar upeti ke pemerintah. Alasan terakhir ini mungkin sedikit aneh, tetapi begitulah yang terjadi sekarang. Dengan membayar upeti berarti kita telah membayar jasa negara kita yang telah melindungi kita dari ancaman luar.
Contoh kecil, para nelayan bisa tenang karena ikan hasil tangkapannya tidak berkurang karena penangkapan liar oleh nelayan negara tetangga. Bakamla (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia), TNI-AL, dan mungkin saja petugas bea cukai telah mencegat nelayan asing itu. Petani bisa merasa aman dari ancaman turunnya harga karena kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah. Kita bisa merasa aman saat di rumah karena ada polisi, serta program vaksinasi dan layanan rumah sakit untuk Covid-19 gratis dari pemerintah.
Semua contoh tersebut dananya bersumber dari APBN yang 80% lebih pemasukannya dari pajak yang secara gotong royong kita bayar. Yuk bayar yuk!
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.
Bebas Denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat
Pembebasan denda SWDKLLJ diberikan kepada wajib pajak yang telat melakukan pembayaran untuk tahun yang lewat.
Diskon BBNKB I sebesar 10% untuk pembelian minimal 5 unit kendaraan baru dalam satu waktu dan satu nama. Untuk mempermudah masyarakat, Bapenda Jawa Barat juga telah memperluas kanal pembayaran, di antaranya:
1. Melalui aplikasi Sapawarga dan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan;
2. Gerai Samsat yang tersedia di mal, pusat perbelanjaan, dan lokasi strategis lainnya;
3. Layanan Samsat Keliling yang menjangkau wilayah pelosok;
4. Kerja sama dengan platform e-commerce, gerai modern, dan perbankan.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Mengapa harus bayar pajak? Mengapa seseorang atau suatu badan perlu membayar pajak ketika melakukan sebuah transaksi? Mengapa perlu lapor pajak? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin pernah terlintas, terutama ketika baru akan menjadi wajib pajak yang dikenai hak dan kewajiban perpajakan. Mari menjawabnya satu per satu dalam artikel ini.
Pertama, mungkin terlebih dahulu memahami makna pajak. Mengutip dari laman resmi DJP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik (Wikipedia).
Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut, pada dasarnya, pajak merupakan sebuah kewajiban oleh seseorang atau badan kepada negara, yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa, serta digunakan untuk keperluan publik.
Siapa yang Wajib Membayar Pajak?
Apakah semua warga negara wajib membayar pajak? Jawabannya, tidak.
Pada UU HPP, terdapat pasal baru yang menyatakan bahwa pemerintah menambahkan fungsi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NWPWP) orang pribadi. Namun dengan adanya peraturan ini, tidak menjadikan setiap orang wajib bayar pajak. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang wajib membayar pajak jika memiliki penghasilan setahun sebesar di atas batasan PTKP yang berlaku, atau peredaran bruto di atas Rp500 juta bagi pengusaha yang membayar PPh Final PP 23/2018.
Sedangkan untuk wajib pajak badan, wajib membayar pajak sesuai pajak yang dikenakan.
Baca Juga: Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini
Mengapa harus membayar pajak? Pembayaran pajak menjadi bukti bakti serta bentuk kontribusi nyata kepada negara. Membayar pajak pun sudah menjadi kewajiban sehingga melanggarnya akan memberikan sanksi hukuman.
Bagi pengusaha, membayar pajak turut memperlancar operasi usaha mereka. Karena itu, pastikan untuk membayar pajak dengan tepat waktu melalui OnlinePajak.
Selaku mitra resmi DJP, OnlinePajak menyediakan berbagai metode pembayaran pajak untuk mempermudah wajib pajak menjalankan kepatuhannya. Wajib pajak badan juga dapat membuat banyak ID billing dan membayar berbagai jenis pajak dalam 1 aplikasi, hanya dengan 1 klik.
Tidak hanya itu, pelaku usaha juga dapat mengoptimasi proses bisnis dan memperlancar transaksi dengan aplikasi OnlinePajak. Hubungi sales OnlinePajak untuk mempelajari fitur bayar pajak lebih lengkap atau untuk registrasi akun sekarang!
Cara Membuat Website Gratis
Website gratis memungkinkan Anda bisa menciptakan kehadiran online tanpa harus membayar sepeser pun.
Untungnya, sekarang banyak ditemui beberapa platform yang dapat digunakan untuk membangun website.
Platform yang dimaksud adalah WordPress dan Blogger milik Google. Keduanya adalah sederet nama dari banyaknya platform yang ada dan sering digunakan untuk membangun website.
Untuk membuat website dari kedua platform tersebut, Anda hanya membutuhkan satu akun email aktif.
Buka situs Blogger.com maupun WordPress.com, lalu buat dengan memilih alamat website, kemudian website Anda sudah aktif.
Tidak lebih dari lima menit, Anda sudah berhasil membuat website gratis yang dapat diakses secara online.
Namun, Anda juga harus mempertimbangkan beberapa kelebihan dan kekurangan ketika memutuskan untuk membuat website gratis. Apa saja?
Baca Juga: Alasan Mengapa Sebaiknya Pindah Dari Blogger ke WordPress!
Website Gratis vs Berbayar, Mana yang Terbaik?
Ketika ada yang bertanya apakah membuat website harus bayar? Kami akan menjawabnya dengan alasan yang paling rasional.
Untuk membuat website yang profesional, responsif, mudah diakses, fitur lengkap, Anda harus membayar.
Namun, biaya pembuatan website tidak semahal dan setinggi yang Anda bayangkan.
Sebagai contoh, salah satu jasa pembuatan website murah Bikin.Website mampu membuatkan Anda website dengan harga mulai dari Rp84.000 saja.
Anda hanya perlu berkonsultasi tentang bagaimana website yang diinginkan, lalu menunggu beberapa waktu untuk proses pengerjaan, kemudian website sudah bisa diakses secara online.
Mudah dan cepat, bukan?
Konsultasi Website di Sini, GRATIS!
Di sisi lain, terlepas dari segala keterbatasannya, website gratis terkadang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan website penggunanya, mengingat kebutuhan setiap pengguna pastinya berbeda-beda.
Dengan demikian, sah-sah saja ketika Anda tetap ingin menggunakan website gratis.
Jadi, baik website gratis atau berbayar bisa menjadi pilihan terbaik Anda apabila dapat memenuhi kebutuhan website Anda.
Intinya, ketahui terlebih dahulu kebutuhan website Anda.
Nah, itulah pembahasan terkait pertanyaan “apakah membuat website harus berbayar?”, semoga artikel ini dapat membantu Anda. Terima kasih.
BANGKAPOS.COM - Berikut Cara Membuka IMEI yang Terblokir di Android dan iPhone, Apakah Harus Bayar? Simak Penjelasannya Berikut Ini.
Pengguna smartphone tentu tak asing lagi mendengar kata IMEI.
IMEI merupakan International Mobile Equipment Identity.
IMEI adalah nomor identitas yang ada pada setiap perangkat seluler. Baik HP Android maupun iPhone.
Informasi IMEI ini penting karena bisa menjadi informasi apakah smartphone yang dibeli merupakan perangkat resmi atau barang ilegal.
IMEI merupakan nomor internasional yang terdiri dari 15 digit, dihasilkan dari 8 digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association untuk mengindentifikasi secara unit alat dan atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
Perangkat HKT yakni perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).
Namun bagaimana jika IMEI smartphone android atau iPhone diblokir?
Ada beberapa penyebab kenapa IMEI bisa terblokir.
Satu di antara yang paling mungkin adalah adanya pemberlakuan aturan IMEI di Indonesia.
Di mana setiap hp yang masuk ke pasar tanah air secara ilegal alias Black Market (BM) tidak akan bisa digunakan. Karena IMEI terblokir oleh provider atas permintaan dari pemerintah.
Untuk mengecek apakah IMEI kamu terblokir atau tidak bisa lakukan pengecekan IMEI di Kemenperin.
Cara cek IMEI hp resmi atau tidak cukup dengan memasukkan nomor IMEI hp.
Berikut langkah-langkahnya :
BANGKAPOS.COM - Berikut Cara Membuka IMEI yang Terblokir di Android dan iPhone, Apakah Harus Bayar? Simak Penjelasannya Berikut Ini.
Pengguna smartphone tentu tak asing lagi mendengar kata IMEI.
IMEI merupakan International Mobile Equipment Identity.
IMEI adalah nomor identitas yang ada pada setiap perangkat seluler. Baik HP Android maupun iPhone.
Informasi IMEI ini penting karena bisa menjadi informasi apakah smartphone yang dibeli merupakan perangkat resmi atau barang ilegal.
IMEI merupakan nomor internasional yang terdiri dari 15 digit, dihasilkan dari 8 digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association untuk mengindentifikasi secara unit alat dan atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
Perangkat HKT yakni perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).
Namun bagaimana jika IMEI smartphone android atau iPhone diblokir?
Ada beberapa penyebab kenapa IMEI bisa terblokir.
Satu di antara yang paling mungkin adalah adanya pemberlakuan aturan IMEI di Indonesia.
Di mana setiap hp yang masuk ke pasar tanah air secara ilegal alias Black Market (BM) tidak akan bisa digunakan. Karena IMEI terblokir oleh provider atas permintaan dari pemerintah.
Untuk mengecek apakah IMEI kamu terblokir atau tidak bisa lakukan pengecekan IMEI di Kemenperin.
Cara cek IMEI hp resmi atau tidak cukup dengan memasukkan nomor IMEI hp.
Berikut langkah-langkahnya :
Buka browser pada hp (browser bawaan atau pihak ketiga) dan kunjungi https://imei.kemenperin.go.id/
Masukkan nomor IMEI (paste) lalu tekan Enter
Jika hp resmi akan muncul notifikasi “IMEI terdaftar di database Kemenperin”
JIka hp BM akan muncul notifikasi “IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin”
Untuk hp yang tidak terdaftar di Kemenperin (pembelian setelah 18 April 2020) secara otomatis tidak bisa mendapatkan layanan seluler dari operator (tidak bisa telepon, SMS atau internetan) dan hanya bisa menggunakan akses Wifi.
Lalu kalau sudah terlanjur membeli hp BM dan IMEI terblokir bagaimana?
Tenang, ada cara untuk membuka blokirnya
Cara Membuka IMEI yang Terblokir
Berikut cara untuk membuka IMEI yang terblokir, baik untuk hp Android dan juga iPhone :
Langkah pertama adalah mengunjungi situs Bea Cukai dan mengisi formulir pendaftaran IMEI.
Setelah perangkat hp didaftarkan dan data-data yang diperlukan telah kamu isi, maka proses registrasi sudah selesai.
Selanjutnya, kita akan menerima kode QR dan nomor registrasi.
Langkah terakhir adalah mengunjungi kantor Bea Cukai setempat dan meminta persetujuan.
Bila permohonan disetujui, maka kamu harus membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan hp tersebut bisa dipakai sebagaimana mestinya.
Apakah buka IMEI bayar?
Untuk pendaftaran IMEI tidak dipungut biaya, hanya saja pengguna harus mengeluarkan biaya kepabean untuk impor hp tersebut.
Lalu bagaimana dengan jasa unlock IMEI yang marak dipasaran.
Cara ini tidak dianjurkan karena ilegal dan termasuk praktik yang melanggar hukum.
Apalagi unlock IMEI ilegal ini umumnya memiliki jangka waktu tertentu.
Bangkapos.com/Evan Saputra
Pemilik kendaraan wajib membayar pajak. Apa manfaat membayar pajak tersebut?
Setiap pemilik kendaraan wajib membayar pajak. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Mengutip laman Bapenda Jabar, pajak kendaraan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program publik lainnya di daerah tersebut. Untuk itu, warga yang membayar pajak kendaraan tepat waktu, turut berkontribusi dalam kemajuan daerah.
Meski begitu, masih banyak warga yang abai untuk membayar pajak kendaraannya. Bahkan dalam catatan Korlantas, dari total 165 juta kendaraan yang membayar pajak hanya sekitar 69 juta kendaraan. Dibutuhkan stimulus agar masyarakat mau menunaikan kewajibannya tersebut. Salah satunya penghapusan bea balik nama kendaraan bekas. Cara ini terbukti membuat masyarakat menunaikan kewajibannya membayar pajak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itulah yang membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar program pemutihan pajak dalam 'Promo Akhir Tahun 2024 Pajak Kendaraan Jawa Barat'.
Pemutihan pajak rupanya sukses membuat masyarakat sadar akan kewajibannya. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar program pemutihan pajak dengan periode pembayaran mulai 1-23 Desember 2024. Tak cuma pembebasan bea balik nama kendaraan bekas yang masuk dalam program ini. Ada beberapa insentif lain yang diberikan dengan rincian sebagai berikut.
Siapa yang belum mengenal website? Rasanya hampir semua pengguna internet terutama para generasi muda pasti mengenal apa itu website.
Sekumpulan halaman yang berisi informasi dan dapat diakses secara online ini juga sangat berperan untuk meningkatkan keuntungan bisnis, lho.
Sebagai contoh, walaupun sekarang sudah marak penggunaan marketplace, pasti Anda pernah membuka website toko online milik brand tertentu. Iya, ‘kan?
Nah, website toko online juga dapat membantu meningkatkan penjualan sekaligus sebagai upaya branding sebuah bisnis.
Selain itu, website juga digunakan oleh perusahaan, organisasi, sekolah, hingga perorangan untuk menyebarkan informasi.
Namun, banyak yang bertanya ketika ingin membuat website, “apakah membuat website harus bayar?”
Tampaknya biaya menjadi penghalang ketika seorang pengguna ingin membuat website. Lantas, bisakah membuat website secara gratis? Temukan jawabannya pada artikel ini!
B. Kekurangan Website Berbayar
Menurut kami, kekurangan utama dari website berbayar adalah harus mengeluarkan biaya.
Mengapa demikian? Pasalnya, secara umum yang membedakan antara website gratis dan berbayar adalah dari sisi biaya.
Namun, sebenarnya kekurangan ini juga tidak berlaku bagi semua orang. Bahkan mungkin hanya segelintir pengguna yang masih awam, atau memang kebutuhan pengguna ‘belum sampai’ harus yang membutuhkan website yang berbayar.
